Materi kelas 8 pertemuan 7 redistribusi pendapatan
D. Pendistribusian Kembali (Redistribusi) Pendapatan Nasional
Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar.
1. Pengertian Redistribusi Pendapatan
Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yakni menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar.
1. Pengertian Redistribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan adalah bagaimana tingkat penyebaran pendapatan disuatu wilayah atau daerah. Sedangkan redistribusi merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelas atas kepada masyarakat kelas bawah melalui pajak maupun pungutan. Permasalahan ekonomi yang umum dalam ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja, serta inflasi dan lain-lainnya. Di indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit dibenahi, bahkan dari tahun ke tahun angka nominal kesmiskinan di Indonesia cendrung meningkat. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, salah satunya adalah tidak meratanya distribusi pendapatan.
a. Jenis-jenis redistribusi
Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal.
1) Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi.
2) Redistribusi horizontal adalah transfer uang “antar-kelompok”, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada hakekatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja.
Ketidakmerataan distribusi pendapatan juga bisa disebabkan berbagai hal, salahsatunya dapat disebabkan oleh sistem ekonomi yang di anut oleh suatu wilayah, atau negara. Suatu negara yang menganut sistem kapitalis murni, berkemungkinan besar akan bisa mengalami ketimpangan pendapatan. Karena sifat atau ciri sistem ekonomi kapitalis adalah mengakui adanya private goods.Setiap orang berhak memiliki apapun sebagai milik pribadi jika ia memiliki kemampuan untuk mendapatkanny atau memperolehnya. Hal ini lah yang dapat menyebabkan ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Apabila seseorang memiliki kapital yang banyak, maka ia dapat membuka usaha, sehingga ia akan bisa memiliki Akumulasi modal. Sementara orang orang yang pada awalnya tidak memiliki kapital , tetap tidak bisa memiliki kapital.
b. pendapatan.
Ada dua jenis pendapatan :
1) Labor income
Labor income meliputi upah (wages) dan gaji (salaries), benefit serta berbagai jenislabor income lainnya
2) Property Income
Property Income meliputi sewa (rent), bunga tabungan (interest paid on saving account), laba perusahaan (corporate profit), dan proprietors income atau disebut juga sebagai laba perusahaan perseorangan.
c. Ketidakmerataan distribusi pendapatan
1) Ketidakmerataan pendapatan nasional
Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapis pendapatan masyarakat dapatditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini. Koefesiengini itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indicator paling idealtentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapis. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecendrungan umumdalam pola pembagian pendapatan.
2) Ketidakmerataan pendapatan spasial.
Ketidakmerataan distribusi antarlapisan masyarakat bukan saja berlangsungsecara nasional. Akan tetapi hal itu dapat terjadi secara spasial. Di Indonesia pembagian pendapatan relative lebih merata didaerah pedesaan daripada didaerah perkotaan. Dibandingkan rasio gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefesien lebih rendah untuk daerah pedesaan.
3) Ketidakmerataan pendapatan regional
Secara regional atau antarwilayah, berlangsung pula ketidakmerataandistribusi pendapatan antarlaisan masyarakat. Bukan hanya itu, diantarawilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satudengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.
3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia
Pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat bisa diterapkan dengan berbagai macam cara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib mengusahakan beberapa hal terkaitdengan alternatif pendistribusian pendapatan.Contoh alternatif praktik redistribusi yaitu sebagai berikut.
a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah
Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu, kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah, Bantuan langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan sosial (social security), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memenuhi kebutuhan akses kesehatan secara gratis.
b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan kredit Berbasis Komunitas
Sejak tanggal 5 Nopember 2007 yang lalu pemetintah meresmikan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia.
c. Program Padat Karya dan Pengembangan Usaha atau Industri Kecil
Menurut Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jawa Barat (2006) Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Pertama, Usaha Kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ketiga, Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.
d. Pemerintah Konsisten dan Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum Dan Keadilan Ekonomi
Dalam hubungan ini maka peran pemerintah sangatlah besar, sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten dan mewujudkan penegakan hukum, sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas dan terciptanya pemerataan pendapatan.
Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal.
1) Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi.
2) Redistribusi horizontal adalah transfer uang “antar-kelompok”, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada hakekatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja.
Ketidakmerataan distribusi pendapatan juga bisa disebabkan berbagai hal, salahsatunya dapat disebabkan oleh sistem ekonomi yang di anut oleh suatu wilayah, atau negara. Suatu negara yang menganut sistem kapitalis murni, berkemungkinan besar akan bisa mengalami ketimpangan pendapatan. Karena sifat atau ciri sistem ekonomi kapitalis adalah mengakui adanya private goods.Setiap orang berhak memiliki apapun sebagai milik pribadi jika ia memiliki kemampuan untuk mendapatkanny atau memperolehnya. Hal ini lah yang dapat menyebabkan ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Apabila seseorang memiliki kapital yang banyak, maka ia dapat membuka usaha, sehingga ia akan bisa memiliki Akumulasi modal. Sementara orang orang yang pada awalnya tidak memiliki kapital , tetap tidak bisa memiliki kapital.
b. pendapatan.
Ada dua jenis pendapatan :
1) Labor income
Labor income meliputi upah (wages) dan gaji (salaries), benefit serta berbagai jenislabor income lainnya
2) Property Income
Property Income meliputi sewa (rent), bunga tabungan (interest paid on saving account), laba perusahaan (corporate profit), dan proprietors income atau disebut juga sebagai laba perusahaan perseorangan.
c. Ketidakmerataan distribusi pendapatan
1) Ketidakmerataan pendapatan nasional
Distribusi atau pembagian pendapatan antarlapis pendapatan masyarakat dapatditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini. Koefesiengini itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indicator paling idealtentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapis. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecendrungan umumdalam pola pembagian pendapatan.
2) Ketidakmerataan pendapatan spasial.
Ketidakmerataan distribusi antarlapisan masyarakat bukan saja berlangsungsecara nasional. Akan tetapi hal itu dapat terjadi secara spasial. Di Indonesia pembagian pendapatan relative lebih merata didaerah pedesaan daripada didaerah perkotaan. Dibandingkan rasio gini antara desa dan kota untuk tahun-tahun yang sama, koefesien lebih rendah untuk daerah pedesaan.
3) Ketidakmerataan pendapatan regional
Secara regional atau antarwilayah, berlangsung pula ketidakmerataandistribusi pendapatan antarlaisan masyarakat. Bukan hanya itu, diantarawilayah-wilayah di Indonesia bahkan terdapat ketidakmerataan tingkat pendapatan itu sendiri. Jadi dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antar wilayah yang satudengan yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah.
3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia
Pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat bisa diterapkan dengan berbagai macam cara Pemerintah sebagai pembuat kebijakan wajib mengusahakan beberapa hal terkaitdengan alternatif pendistribusian pendapatan.Contoh alternatif praktik redistribusi yaitu sebagai berikut.
a. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah
Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu, kebutuhan tersebut adalah mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), akses kesehatan dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah, Bantuan langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau disebut juga Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan sosial (social security), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk memenuhi kebutuhan akses kesehatan secara gratis.
b. Program Kredit Lunak dan Penjaminan kredit Berbasis Komunitas
Sejak tanggal 5 Nopember 2007 yang lalu pemetintah meresmikan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia.
c. Program Padat Karya dan Pengembangan Usaha atau Industri Kecil
Menurut Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jawa Barat (2006) Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan. Pertama, Usaha Kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ketiga, Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.
d. Pemerintah Konsisten dan Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum Dan Keadilan Ekonomi
Dalam hubungan ini maka peran pemerintah sangatlah besar, sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten dan mewujudkan penegakan hukum, sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas dan terciptanya pemerataan pendapatan.
Komentar
Posting Komentar